Skip to content

Gereja di Sumut mau ke mana?

12 Maret, 2008
Limantina Sihaloho
         
           Pada hari libur nyepi yang baru saja lalu, saya terkesiap membaca berita dalam sebuah harian lokal yang memberitakan bahwa Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) di Pematang Siantar mengadakan ibadah dalam rangka penguatan bagi salah seorang calon gubernur Sumut. Dalam gambar, seorang pendeta berdiri di samping seorang pendeta lainnya yang sedang berbicara (berkotbah?) dari sebuah podium. Keduanya mengenakan jubah hitam kelam berpita putih di bagian leher.
Kalau benar telah berlangsung ibadah penguatan bagi salah seorang calon gubernur Sumut yang dilaksanakan oleh BKAG di Pematang Siantar, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya ajukan dan sebagai warga gereja saya berhak memperoleh pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin gereja yang mendukung ibadah penguatan bagi salah satu kandidat gubernur Sumut untuk pilkada dalam waktu dekat ini.
Pengalaman telah memperlihatkan pada kita bahwa para politisi dan birokrat biasanya memiliki tujuan-tujuan jangka pendek, sependek bahkan lebih pendek daripada lamanya mereka menduduki jabatan yang sedang mereka incar. Kampanye selalu diisi dengan slogan-slogan bombastis penuh impian kosong; bukan lagi rahasia bahwa uang dibagi-bagi kepada sejumlah calon pemilih potensial. Kalau nanti yang rela menebar uang dan pesona semacam ini telah terpilih menjadi gubernur, apakah ada jaminan bahwa yang bersangkutan akan memenuhi janji-janji masa kampanyenya? Adakah hitam di atas putih untuk perwujudan janji setelah kampanye berlalu jika yang bersangkutan memenangkan kompetisi pemilihan gubernur?
Mengapa kok gereja sebagai sebuah institusi religius tidak lagi begitu berbeda dengan institusi sekuler? Ada apa ini? Mendukung seorang calon gubernur dengan cara menyelenggarakan sebuah ibadah penguatan bagi yang bersangkutan adalah sebuah tindakan gegabah. Orang-orang yang berada di BKAG nampaknya tak memiliki kemampuan untuk  menganalisa secara mendalam situasi kontemporer. Mereka seperti orang-orang yang tak mau tahu akan apa akibat tindakan-tindakan yang dilakukan BKAG bagi masa depan gereja.
Menurut saya BKAG terlalu mudah untuk mendukung seorang kandidat gubernur tanpa alasan yang jelas dan bertanggung jawab. BKAG dengan ibadah penguatan untuk seorang kandidat gubernur tersebut telah mengatasnamakan warga gereja anggota-anggota BKAG dan ini memiliki implikasi yang luas dan menjadi sebuah cacat dalam sejarah  perjalanan kekristenan di Indonesia.
BKAG memberikan contoh yang jelas bahwa gereja telah diseret oleh para pemimpinnya ke dalam budaya instan dan tujuan-tujuan jangka pendek. Tindakan semacam ini bertentangan dengan visi dan misi gereja yakni menjadi garam dan terang dunia. Sebuah lilin akan dapat menerangi sebuah ruangan yang gelap kalau lilin tersebut diletakkan di tempat yang terbuka seperti di atas sebuah meja bukan di bawah meja. Bagi saya, mendukung seorang kandidat apalagi mengatasnamakan gereja dengan menyelenggarakan sebuah ibadah penguatan bagi si kandidat adalah laksana meletakkan sebuah lilin di bawah meja. Ataukah para pemimpin gereja di Sumut menafsirkan bahwa menjadi garam bagi dunia adalah membawa dan membiarkan gereja bermesraan dengan para politisi  sekuler?  
Mari kita jujur memperhatikan apa yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita selama ini. Para kandidat bupati, gubernur bahkan presiden senang merayu rakyat menjelang pemilihan umum tiba. Tidak hanya para kandidat eksekutif yang doyan merayu tetapi juga para kandidat legislatif yang sejatinya secara langsung merupakan perwakilan rakyat. Mereka senang menjual janji kosong dan entah bagaimana rakyat secara umum tak punya dasar untuk mengadukan para penjual janji-janji kosong ini setelah salah satu di antara mereka nanti akan memenangkan pemilihan.
Gereja mesti memiliki sikap dan tindakan yang jelas yang menunjukkan bahwa dirinya adalah sebuah gereja bukan partai politik sekuler. Gereja pertama-tama dan terutama adalah manusianya, orang-orangnya yang mengikatkan diri dalam satu iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan ini mengimplikasikan dirinya dalam bentuk-bentuk tindakan yang kongkrit: berpihak kepada apa yang adil, benar dan damai berdasarkan perspektif rakyat sebab suara rakyat adalah suara Tuhan; suara (para) pemimpin gereja belum tentu adalah suara Tuhan.
Kemesraan politisi dengan gereja apalagi dalam konteks masyarakat kita seperti belakangan ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Gereja adalah sebuah organisasi religius yang sudah berumur hampir 2000 tahun. Para pemimpin gereja tidak memiliki hak untuk menggadaikan organisasi religius ini demi kepentingan sesaat yang biasanya juga hanya dapat diakses dan dinikmati oleh segelintir orang. Perselingkuhan antara pemimpin gereja dengan politisi yang biasanya juga didukung oleh pemilik modal (pengusaha) demi mengamankan bisnis mereka potensial menghancurkan persatuan dan solidaritas orang-orang Kristen khususnya di ranah lokal.
Gereja adalah organisasi religius yang berbeda dengan institusi negara apalagi dengan “institusi” seorang kandidat gubernur. Jika sebuah “institusi” seorang kandidat gubernur mampu mendikte sebuah organisasi religius yang sudah berumur hampir 2000 tahun, maka ini adalah sebuah tanda kegawatan kondisi gereja secara internal; tak jelas lagi jati dirinya sebagai sebuah gereja. Untungnya, gereja tidak indentik dengan para pemimpin gereja yang jumlahnya hanya sedikit saja yang dalam waktu belakangan ini justru menyeret gereja ke arah kegelapan.
Laksana seorang Batak, para pemimpin gereja di Sumut telah membuat gereja di sini seperti seorang pribadi yang tak tahu marganya apa, asal-usulnya dari mana, tak mengerti  tarombo dan partuturon ni halak Batak serta tak paham bahasa Batak, bahasa ibunya. Maka disebutlah Batak seperti ini sebagai Batak na ligon, Batak na lilu. Gereja yang tak lagi setia pada hakekat dan panggilannya adalah gereja yang ligon, lilu. Sejarah telah membuktikan bahwa siapapun yang menyelewengkan hakekat dan panggilan gereja sebagai sebuah organisasi religius yang pro kemanusiaan, keadilan dan perdamaian, entah dia pendeta, umat, politisi, penguasa, akan tertendang oleh penyelewengan yang dilakukannya sendiri, cepat atau lambat.  
Saya perhatikan, tingkah laku para pemimpin gereja di Sumut tak ada lagi bedanya dengan tingkah laku para politisi yang mengincar kekuasaan pada posisi-posisi elitis dan strategis. Bahkan prilaku sebagian para pemimpin gereja di Sumut ini bisa lebih memprihatinkan daripada prilaku birokrat yang sering tidak berpihak pada rakyat, kepada umat. Pemilihan gubernur berlangsung setiap lima tahun; pemilihan ephorus juga demikian. Aneh tapi nyata sebab tahun ini, beberapa gereja di Sumut juga akan mengadakan sinode godang/bolon untuk memilih ephorus. Ada baiknya penyelenggaraan pilkada dan sinode godang/bolon dihindarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan mutualisme antara (calon) penguasa, pemilik modal dan pemimpin gereja.
Gereja-gereja di Sumut terutama umatnya perlu menggagas sebuah konsep reformasi untuk memformat ulang sistem hierarki kepemimpinan gereja yang sebenarnya tak lagi cocok untuk zaman ini. Kekuasaan yang terlalu besar di tangan pimpinan pusat gereja dalam hal ini ephorus dan jajarannya yang merupakan warisan abad pertengahan telah lebih banyak merusak  gereja baik sebagai sebuah institusi dan memperlemah soliditas umat yang mengikatkan dirinya dalam satu iman, satu solidaritas.  
Para pemimpin pusat gereja-gereja di Sumut lebih senang menjadikan diri mereka raja-raja kecil nan feodal; lebih senang dilayani daripada melayani. Karena lebih senang dilayani, mereka lalu lupa bagaimana melakukan kerja keras dan bagaimana berpihak  kepada rakyat dalam tindakan nyata yang dalam prakteknya memang menuntut daya tahan spiritual, mental dan fisik yang besar. Kalau umat yang melakukan kesalahan ada sanksi tapi kalau pimpinan pusat seperti ephorus atau praeses bahkan pendeta resort, maka dengan mudah kesalahan itu dapat ditutupi oleh jubah hitam, doa-doa, ayat-ayat alkitab dan silat-lidah mereka. Umat Kristen di Sumut perlu bangkit sebab para pemimpin mereka, sebagian besar sudah terjerembab.***  

Limantina Sihaloho, anggota  Gereja Kristen Protestan Simalungun.
3 Komentar leave one →
  1. Ronny Siagian permalink
    23 Mei, 2008 5:32 am

    Kita pasti pernah mendengar nama Marthin Luther yang memperjuangkan kebenaran Firman Tuhan ( Alkitab ) ditengah-tengah tekanan oknum pemimpin agama mayoritas dan juga tekanan politik suatu negara.

    Sebelum semua kita bahas, menurut saya Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) bukan Gereja.

    Meskipun saya tidak tahu apa latar belakang dan tujuan dari BKAG, tapi saya berharap adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari namanya, saya merasa bahwa BKAG dibentuk untuk mempersatukan Gereja-gereja dengan keberagamannya. Saya pikir BKAG memang harus mewakili suara Gereja-gereja untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

    Gereja dan organisasi Kristen memang harus terbuka terhadap semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Justru tugas Gereja adalah menggembalakan mereka supaya tetap dijalur pimpinan Tuhan. Menggembalakan bisa berbentuk macam-macam, termasuk mendoakan dan memberitahu mereka akan Kebenaran Firman Tuhan sehubungan dengan cita-cita mereka.

    Pertanyaanya adalah, apakah BKAG sudah benar-benar menggumulkan nama seseorang tersebut dengan sungguh-sungguh dan apakah memang nama tersebut benar-benar mewakili pergumulan gereja-gereja di Sumatera Utara sehingga nama tersebut perlu diteguhkan sebagi calon Kepala Daerah Sumatera Utara ?

    Saran saya :
    BKAG harus lebih hati-hati dalam mengadakan dan menamakan acara-acaranya, karena BKAG adalah Badan Kerjasama Antar Gereja.

  2. 23 Januari, 2009 5:33 am

    Saya sependapat sekali dengan botou Limantina. Gereja semakin lupa akan tritugas panggilan gereja. Gereja seharusnya sebagai fungsi kontrol masyarakat. Bukannya turut serta dalam pembodohan masyarakat. Gereja harus mampu memberikan sanksi sosial kepada tokoh – tokoh yang dianggap tidak benar. Saya teringat waktu anak-anak, apabila ada teman yang jahat , maka kami sepakat mengatakan “jangan kawani itu”. Gereja juga harus mampu mengatakan “jangan kawani itu” kepada orang yang jahat dan tidak benar, sebagai sanksi sosial bukan malah mendukung demi kepentingan sesaat. gereja juga bertanggung jawab atas kultur positif masyarakat. Saya sering berfikir apakah Yesus setuju dengan keberadaap gereja sekarang? Derlan ..Batam

  3. jawalmen silalahi permalink
    3 Oktober, 2009 11:00 am

    mari kita dalami arti greja, kita pahami pengelolaan organisasi gereja, kita amati organisasi sosial politik dan petiklah butir-butir / inti keimanan kita yang terkandung dalam analisa opini-opini/ide-ide hasil pengamatan kita. Dari saya : Buat adek saya : Lamantina Sihaloho dan juga Derlan Sinaga ( Saya dulu tinggal sebelah Rumah Bapa St. L. Sinaga Renvil PS ) ” mari Berdoa , muliakan Tuhan itulah amal kita”. Jika ada interest pribadi/golongan yang menurut kita tidak tepat posisinya terhadap komunitas Gereja, Doa………Doa dan ber-Doa. Action kita berbuatlah : Yg dikerjakan tangan kanan tidak perlu diketahui tangan kiri. Toch juga ini artinya : Oraet Labora. Amin. Syalooom

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: