Skip to content

PEMERINTAHAN LOKAL MUNGKINKAH ?

7 Juni, 2007

ASPEK REFERENSIAL BUDAYA BATAK MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Penulis : Ir. Sahala Simanjuntak

 

1. HARAJAON BATAK

Tahun 1029 Masehi, Rayendra Cola dari India Selatan menaklukkan Kerajaan Haru di Sumatera. Kerajaan Haru adalah kelanjutan dari Kerajaan Pata bersifat Kerajaan Maritim berpusat di Teluk Haru ( Kabupaten Langkat Sekarang ). Semula Kerajaan Haru adalah Kerajaan Maritim berubah menjadi feodal yang agraris, sehingga mudah ditaklukkan Rayendra Cola dari India Selatan. Setelah hancurnya Kerajaan Haru, selelompok anggota kerajaan mengundurkan diri jauh ke pedalaman Pegunungan Bukit barisan yang kita kenal sekarang ini, Yaitu PUSUK BUHIT. Kemudian menamakan dirinya SIRAJA BATAK, dan mengklaim HARAJAON BATAK sebagai lanjutan dari Kerajaan Haru.Harajaon Batak yang dimaksud bersifat agraris dan lebih banyak megutamakan spiritual dalam mengkonsolidasikan diri ketimbang dengan cara politis. Secara politis artinya tidak mempunyai konstitusi sebagai dasar pemerintahan. Dasar Spiritual yang ditetapkan Siraja Batak dalam menjalankan Harajaon Batak, termasuk tidak ada konstitusi mengakibatkan Raja- raja tidak mempunyai singgasana Istana. Hal ini dapat dipahami karena istananya adalah rakyatnya sendiri.

Konsep Dasar Spiritual Batak, mengacu pada kosmologi Batak tentang Banua Ginjang – Banua Tonga – Banua Toru – sebuah gagasan yang berhubungan dengan defenisi Ruang dan Waktu. Dimana Ruang mempunyai tiga batas yaitu : Atas-Bawah/Depan-belakang/Kiri-Kanan. Sedangkan waktu yang berdimensi Depan-Belakang. Dalam ruang manusia dapat pergi kesetiap arah, didalam waktu manusia hanya dapat pergi ke Depan-Belakang. Kejadian-kejadian alam kodrat yang menimbulkan keteraturan adalah hubungan sebab akibat perbedaan-perbedaan kwalitatif suatu materi. Sumber keteraturan ini adalah jiwa yang dapat bergerak kedalam ruang yang tak terhingga jumlahnya. Pemahaman tersebut menimbulkan teori “MULA” atas dasar ketertiban kosmos, dimana setiap ruang dan waktu mempunyai keseragaman.

Dikatakan ruang itu tidak berbentuk tetapi mempunyai batas Banua Ginjang-BanuaTonga-Banua Toru. Jiwa adalah menggerakkan “Manusia Hidup” dan tidak terpisahkan dengan alam, merupakan satuan kwantatif sebagai bahagian dari kosmos, yakni MIKROKOSMOS. MULA lebih diartikan sebagai ruang yang tak terhingga, mempunyai keteraturan , merupakan sumber bagi adanya segala sesuatu yang tak berwujud. Suku Bangsa Batak mempunyai gagasan untuk mewujudkannya dengan sebutan MULAJADI NABOLON. Mulajadi adalah Mula yang “ada”, awal yang “Jadi”, yang menciptakan “Ruang dan Waktu”, berada diluar dan didalam waktu itu sendiri, sedangkan jiwa lebih diartikan sebagai “Tondi” yang merupakan kejadian-kejadian murni sebagai materi penyusunan-penyusunan terdalam dari apa saja yang bereksistensi.

Harajaon Batak selalu identik dengan spriritual, hukum adat dan ketataprajaan. Harajaon berasal dari kata HARA dan RAJA, yang mempunyai arti MARHARA RAJA adalah mengundang Raja-raja untuk bermusyawarah dan bermufakat. Harajaon Batak berazaskan bahwa Langit dan Bumi adalah milik rakyat, sedangkan Raja / Pemimpin adalah pemegang Tanggungjawab. Oleh karenanya rakyat tidak berkewajiban memberi upeti kepada Raj /Pemimpin Bangsa. System ketataprajaan Harajaon Batak disebut PARBIUSAN .

Bius merupakan kesatuan wilayah yang diikat oleh landasan spiritual dan hukum adat yang satu. Bius secara structural terdidi dari Raja Naopat dan Raja-raja Bius. Raja Na Opat disebut Parbaringin, sedangkan Raja –raja bius adalah wakil rakyat yang mewakili Huta. Sesuai dengan criteria kepemimpinan Bius, Raja Naopat maupun Raja-raja Bius disebut sebagai IHUTAN yakni Orang yang menjadi Panutan. Huta adalah Kesatuan wilayah yang diikat oleh landasan spriritual, hukum adat, marga yang satu. Merupakan otonami asli untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Huta didasarkan atas asal usul dan nilai-nilai sosial budaya setempat. Horja adalah Kumpulan orang yang terdiri dari beberapa marga tetapi diikat oleh landasan spiritual, Hukum adat yang satu. Didalam perkembangannya bahkan berfungsi sebagai control sosial, mis : Penyelesaian perselisihan internal Huta atau antar Huta.

Bahwa sesungguhnya Kabupaten Toba Samosir itu telah mempunyai potensi Kebudayaan yang sangat tinggi nilainya. Potensi budaya inilah yang dipergunakan sebagai sarana percepatan proses pembangunannya. Budaya yang dimaksud dibuat sebagai Media Komunikasi, baik secara intern maupun ekstern. Secara intern sebaiknya Konsep Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Toba Samosir lebih mengacu kepada Potensi Budaya Lokal, sehingga terjalin Komunikasi yang efektif dan efisien antara Pemerintah dengan Rakyat, Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD dengan Pemerintah.

Sebagai dasar pemikiran, jika pemerintah Pusat meniadakan Dana Alokasi Umum untuk Daerah, apakah Pemerintah Daerah berhenti begitu saja. Tentu jawabannya tidak. Sebab persoalnnya kembali juga kepada rakyat. Maka Otonomi Daerah merupakan kebangkitan kembali Negara/Bangsa Indonesia melalui bangkitnya Budaya dan Komunitas Lokal. Secara ekstern, melalui peranan budaya dalam system komunikasi antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya lebih ditingkatkan, khususnya di Propinsi Sumatera Utara.

Sebab umumnya daerah-daerah di Propinsi Sumatera Utara mempunyai akar budaya yang sama. Dari system komunikasi tersebutlah menjadikannya salah satu aspek sarana percepatan pembangunan di Sumatera Utara. Bertujuan memampukan Daerah mengaktualisasi diri, untuk menyadari potensi di daerahnya dan mengembangkannya bagi kemakmuran rakyat, mendorong sikap kritis rakyatnya terhadap pelaksanaan Pemerintahan yang Demokratis dan Transparan serta memapukan rakyat mengembangkan diri untuk memperoleh akses ke sumber-sumber daya dan mengembangkannya bagi kemamkmuran bersama.

2. SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL

System Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi yaitu Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meliputi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Daerah Otonom menurut perundang-undangan adalah keastuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur perwilayahan daerah yang terendah adalah Desa. Selanjutnya dalam perundang-undangan tersebut ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah : “Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial Budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negeri Kampung, Pakon , Lembang, Pamusungan, HUta, Bori, atau Naga, hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan Desa akan menghormati sistim nilai yang berlaku dalam adat istiadatdan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Hirarki Pola Kebijakan

1. Harajaon Batak : Huta ke Bius. Diantaranya dikenal horja yang merupakan hubungan klan antar huta yang memiliki kekerabatan yang dekat.

2. Menurut UU 32 tahun 2004 : Bupati ke Desa. Bupati dan DPDR sejajar disebut Pemerintahan Daerah dan didesa dengan DPD sejajar disebut Pemerintahan Desa.

3. Sistem Pemerintahan Lokal : Bupati dan DPRD adalah Pemerintah Daerah, dan DPRD mempunyai hubungan koordinasi dengan Horja. Huta dipimpin pemerintah yang disebut Raja Huta dan dilakukan pengawasan atau kemitraan pemerintahan desa dengan Horja.

Struktur pemerintahan desa dalam system pemerintahan UU No 32 Tahun 2004 dapat dikatakan tidak bertentangan dengan system Parbiusan sesuai dengan Budaya Batak Toba yang berada di kabupaten Toba Samosir. Memang harus diakui system Parbiusan ini sudah tidak ada lagi, tetapi sisten Horja tetap masih hidup hingga kini. Peranan horja di desa-desa Kabupaten Toba Samosir mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan desa.

Horja sudah merupakan system sosial masyarakat desa sebagai Media Komunikasi terutama dalam hal hukum adat, hak ulayat, eksistensi perwilayahan desa berdasarkan asal-usul, sampai kepada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni : Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti begaimana peranan horja membendung revolusi sosial tahun 1946 di Toba yang datang dari Sumatera Timur.

Peranan Horja menghindarkan bahaya laten yang dilancarkan segolongan bersenjata tahun 1948 di Toba. Semuanya adalah sebagai bukti sejarah bagaimana peranan budaya Batak itu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, bermula dari kehidupan did an dari masyarakat Huta itu sendiri. Dan tidak dapat dipungkiri pula, untuk kondisi sekarang ini, potensi desa merupakan penyokong utama proses pembangunan di daerah, utamanya di Kabupaten Toba Samosir. (Penulis pemerhati budaya tinggal di Balige)

One Comment leave one →
  1. 12 Juni, 2007 4:45 am

    Pernyataan bahwa harajoan batak merupakan kelanjutan dari kerajaan Haru memerlukan bukti sebelum di pulikasi, termasuk juga pernyataan tentang jatuhnya haru akibat hantaman Rayendra juga memerlukan bukti nyata. Sebab sumber lain yang saya tahu telah memiliki bukti bahwa Haru ditaklukkan oleh Gajahmada dari Majapahit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: