Skip to content

SISTIM PEMERINTAHAN LOKAL, BIUS, MUNGKINKAH?

19 April, 2007

BIUS, SISTIM PEMERINTAHAN DI TANAH BATAK YANG HILANG

Otonomi berasal dari kata Yunani, autonomy, auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Dalam pengertian yang asli otonomi menyangkut legal self sufficiency dan actual independence. Otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Dalam perkembangannya, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan (bestuur).

Berdasarkan pengertian diatas, maka otonomi daerah pada hakekatnya adalah : “Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Yang dimaksud sendiri adalah : penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban sendiri. Inilah yang menjadi inti otonomi”.

Tujuan pemberian otonomi meliputi beberapa aspek, salahsatunya yaitu: Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak perlu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyak yang makin meningkat.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas program-program pembangunan. Oleh karena itu segenap potensi yang ada pada setiap daerah harus digali untuk menggali inisiatif masyarakat lokal dalam sebuah proses pembangunan.

Peberdayaan Desa
Sebagian pendekatan yang semakin popular dalam penumbuhan dan pengembangan inisiatif masyarakat lokal adalah Pemahaman Desa secara Partisipatif (PRA = Participatory Rural Appraisal). Pada hakekatnya, PRA terdiri atas beberapa pendekatan dan metode untuk memahami desa secara partisipatif. Sekumpulan pendekatan dan metode tersebut memberikan peluang terhadap masyarakat lokal untuk bersama-sama menganalisa permasalahan hidupnya dalam rangka meramu dan merumuskan perencanaan dan kebijakan sendiri.

Untuk dapat tercapainya tujuan pengembangan masyarakat perlu didukung oleh unsur pokok, yaitu : 1. Partisipasi, artinya inisiatip untuk kemandirian harus dilakukan dalam kerangka kerja kolektif (bukan pribadi) melalui pengambilan keputusan dan tindakan yang partisipatif. Dengan demikian partisipasi merupakan instrumen tindakan untuk mandiri.

Oleh karena itu partisipasi harus dilihat sebagai proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan lembaga dan mekanisme dimana mereka dapat melakukan kontrol secara efektif. 2. Kapasitasi (Pemberdayaan), artinya masyarakat harus punya kesempatan untuk membangun kemampuan mereka sendiri, untuk mengubah dari status obyek dan korban pasif suatu proses sosial, menjadi subyek (yang dibimbing oleh kesadaran diri) dan pembawa perubahan.
Sekaitan dengan itu, Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa akan terbekali pengetahuan dasar dan ketrampilan intelektual, memiliki kemampuan menganalis hubungan sebab-akibat atas setiap permasalahan yang muncul dalam komunitas mereka. Mendapatkan akses (jalan masuk) menuju sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Pemberdayaan masyarakat desa sebenarnya bukan hal baru dalam pemerintahan Indonesia, akan tetapi yang lebih besar mengadopsi “pemberdayaan” itu masih lebih besar dari kalangan LSM. Kegagalan dalam pengimplementasian pemberdayaan ini masih dialami kedua institusi ini, melihat tidak adanya perubahan mendasar dari sikap masyarakat untuk melanjuti program yang sudah berjalan.

Kegagalan menghimpun Partisipasi.
Pemahaman “partisipasi” sering berbeda pemahaman sehingga dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan menjadi salah kaprah. Siapa sebenarnya berpartisipasi untuk siapa?. Selama ini pemerintah menjalankan konsep pembangunan, melaksanakan pembangunan, mengawasi sendiri tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan itu. Akan tetapi pada saat hendak melestarikan, pemerintah mengajak “partisipasi” masyarakat.
Program IDT yang dilaksanakan “terpusat” dilanjuti dengam maraknya program yang sama yang cenderung “coba coba” oleh masing-masing departemen yang berbeda dan terlihat kurang koordinatif, akan tetapi sasarannya tetap sama yaitu masyarakat “bingung” karena yang boleh pada program “A” tidak boleh pada program “B”.

Secara mendasar, yakin atau banyak masyarakat tidak tahu apa program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah walaupun telah dilaksanakan “temu karya” di Kecamatan sampai dengan Rakorbang, yang tujuannya sebenarnya “gagasan” itu hadir dari masyarakat. Akan tetapi “partisipasi” masyarakat untuk memberikan gagasan yang akan diajukan pada temu karya sangat kecil karena memikirkan “usul ya usul” keputusan ditangan siapa? Toh, penguasa yang menetapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan masyarakat itu sendiri. Disini banyak dipengaruhi “bias tokoh”.

Proses penggalian gagasan sudah sangat langka ditemukan di masyarakat walaupun itu bukan hal baru dalam masyarakat adat. Di seluruh Indonesia hampir dapat ditemukan proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, gagasan sendiri, perencanaan sendiri, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pelestarian dilakukan sendiri. Misalnya pembuatan saluran irigasi tradisional dengan pengelolaan tradisional, pencetakan sawah, penetapan wilayah, pembuatan peraturan dan hukum-hukum adat, yang semuanya itu dilumpuhkan setelah Indonesia merdeka. Konon itu pula yang ingin dibangkitkan saat ini, walau tidak ada keseriusan dari semua pihak.
Kekuasaan korup mengambil alih semua “partisipasi masyarakat” dan dialihkan enjadi “masyarakat berpartisipasi” terhadap program yang dilaksanakan pemerintah. Jelas itu harus dilakukan bila korupsi ingin berjalan langgeng dan tenteram. Masyarakat bungkam sebenarnya “kehendak” penguasa dengan melakukan pembodohan sistematis. Program pemberdayaan lebih besar dipengaruhi “bias” proyek dan bias lain yang saling mengikuti sehingga cenderung gagal dan selalu sasaran kesalahan ke masyarakat.

Otonomi Desa.
Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, seogianya lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaan daerah, sesuai konsideran pelaksanaan Otonomi Daerah. Spirit otonomi daerah harus terus “berupaya” mengembangkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan daerah.

Pemberdayaan Desa (Kepala Desa dan Lembaga masyarakat yang ada di Desa) kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten dengan berbagai alasan yang tentu saja bertentangan dengan semangat otonomi itu sendiri. Tanpa peningkatan intelektual pemerintahan desa jelas tidak akan mampu mengembangkan diri menggali potensi yang ada pada Desa itu sendiri. Sikap masyarakat di Desa akan Otonomi belum berpengaruh menuju perubahan di Desa karena kecenderungan pelaksanaan pemerintahan masih tetap seperti sediakala.
Masyarakat tidak paham apa manfaat yang dapat diperoleh dengan otonomi ini.
Tidak ada perubahan mendasar dilihat pada masyarakat dari peran dan partisipasinya untuk mengembangkan potensi “diri” dan Desanya.

Sistim Pemerintahan Lokal.
Di Sumatera Barat adalah contoh yang lebih baik menjadi pertimbangan pelaksanaan otonomi sesuai adat istiadat setempat yang didukung undang-undang. Ninik Mamak sebagai “anutan” masyarakat berperan kuat melakukan pembangunan dan pengawasan. Disana ada desa yang mampu mengelola Sekolah Dasar. Kegiatan mereka didukung dengan adanya LPN (Lumbung Pitih Nagari) yang digunakan mendukung pembangunan ekonomi dan pendidikan.

Contoh ini sebenarnya sudah ada di tanah Batak dengan pemerintahan Huta yang dipimpin Raja Huta dan memiliki Lembaga Musyawarah Tertinggi di BIUS. Huta yang tergabung dari sub marga ter-cluster dalam HORJA yang menjadi forum musyawarah tingkat menengah menyelesaikan tatanan perselisihan adat dan hukum. Horja juga berperan untuk menyelesaikan hubungan usaha pertanian, pembangunan sarana irigasi dan pengawasan perwilayahan. Tingkat ini sangat relevan karena HORJA cenderung anggota masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dan pelaksanaan adat yang sama dan bersamasama.

BIUS memiliki peran utama antar perselisihan antar desa antar horja walaupun jarang ditemukan. Peran Utama adalah mengukuhkan Parpatihan yang dibentuk Huta yang relevan untuk Huta lainnya didasari rasa saling menghargai. Konsep Bius adalah menata:
Hubungan kemasyarakatan dengan melakukan penegakan hukum. Bius dapat mengangkat Raja Panimbang (Juri) untuk perkara khusus yang selanjutnya keputusan dikukuhkan Para Raja Bius yang lazim disebut Parbaringin.

Menjaga kesehatan dengan dilakukannya praktek pengobatan yang dikoordinir oleh seorang Tiang Aras yang dikukuhkan Raja Bius.
Melakukan keputusan turun sawah, tabur benih dan jenis benih dan disosialisasikan oleh seorang Partingting yang diangkat oleh raja Bius.
Melakukan pasar (ONAN) transaksi dagang yang adil dan jujur yang diawasi oleh seorang Pendekar atau sering disebut partigabolit.

Di pasar, permusuhan pribadi harus diabaikan, bila bersentuhan sah-sah saja dan tidak boleh menimbulkan konflik di onan. Aturan itu disebutkan: “Osos pe hau tanggurung, ndang jadi masipaurahan”, walau punggung saling bersentuhan jangan saling menuding.

Masing-masing BIUS di tanah Batak mungkin ada perbedaan peristilahan dan nama pemerannya, namun inti yang diperoleh dari beragam versi itu adalah semua tujuan hampir dapat dikatakan sama. Pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum, pelembagaan perekonomian sudah jelas terlihat tertata dengan baik.
Pala, adalah istilah lain dari retribusi jasa yang disediakan Huta dan Bius, seperti penggunaan air, hutan dan pasar. Dana ini dikumpulkan dalam bentuk padi milik bersama (eme torop) yang digunakan sesuai “parpatihan” yang ada pada mereka. Tidak heran bila BIUS mampu menggelar acara besar seperti ASEAN TAON sejenis syukuran dengan biaya yang besar, karena mereka memiliki dana yang terkumbul di HUTA dan “dibantukan” pada penyelenggaraan acara “ritual” ke BIUS.

Bila di Sumatera Barat telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sistim adat itiadat setempat, apakah itu mungkin dilakukan di Tanah Batak? Gambaran ke arah itu belum ada terlihat pada pemikir Batak yang ada di Eksekutif, Legislatif maupun yang menamakan dirinya Tokoh Adat, dan Pengusaha.

Pada umumnya masyarakat sudah kehilangan informasi tentang BIUS yang sebenarnya, terbukti dari perbincangan para pengetua adat BIUS diidentikkan dengan “parjambaron” pembagian daging pada pesta adat saja.

Awal hilangnya Partisipasi.
Mendengar peran pemerintahan lokal di tanah Batak sebelum penjajahan, semuanya berjalan secara partisipatif dibimbing oleh pemimpin yang jujur dan adil. Mereka telah mampu mempuat peraturan sendiri secara musyawarah dan memiliki lembaga legalisasi hukum di tingkat BIUS.

Karena peran ini sangat kuat menentang masuknya kolonial Belanda, maka sasaran utama adalah untuk melumpuhkan sistim itu, dan diangkatlah Raja Ihutan dengan sistim sendiri yang direstui pemerintahan Belanda.

Para raja Bius mengklaim Raja Ihutan sebagai “ANTEK” mendukung penjajah menguasai negerinya. Hal ini menimbulkan pembrontakan batin bagi masyarakat untuk merdeka, kembali kepada jati dirinya “manjujung baringinna”, yaitu bebas dari penjajahan.

Seogianya, dengan adanya Tokoh Anutan di tingkat BIUS, terbentuklah forum tempat mereka melakukan kajian pembangunan yang hasilnya diakui oleh Pemerintah Daerah.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: